Penulis: detikban

Liputan6.com, Jakarta – Peristiwa meninggalnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila, masih menyisakan duka. Tak hanya itu, musibah ini juga mengundang perhatian berbagai pihak.

Seperti diketahui, Haringga meninggal dunia setelah dikeroyok oknum yang mengenakan atribut bobotoh, sebutan untuk suporter Persib Bandung, pada Minggu 23 September 2018 lalu. Insiden tersebut terjadi di luar pagar kedua Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan peristiwa meninggalnya Haringga Sirila, menjelang digelarnya pertandingan sepakbola melawan Persib Bandung murni kriminal pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. “Karenanya kasus ini harus diusut dan diselesaikan secara hukum,” ungkap Abdul kepada wartawan, Minggu (30/9/2018).

Abdul menjelaskan, dalam perspektif hukum pidana mereka yang bertanggung jawab langsung adalah pihak yang langsung melakukan perbuatan pidana dengan segala motifnya, dalam hal ini para tersangka yang sudah ditahan polisi. Karena itu, meskipun konteksnya pertandingan sepakbola, tidak bisa organisasi atau lembaga seperti Persib dibebankan kesalahan, karena pelaku kesalahan adalah oknum-oknumnya.

Abdul menegaskan sebuah lembaga baru dapat menjadi subyek pidana hanya pada kejahatan-kejahatan korporasi yang menyangkut keuangan dan lingkungan hidup. Kendati begitu, sepakbola memiliki aturan dan etika yang dapat menjadi acuan.

Liputan6.com, Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia baru saja mengumumkan rencana untuk menghapus hukuman mati, yang akan mulai dibahas dalam beberapa minggu ke depan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) baru itu diumumkan pada Rabu, 10 Oktober 2018, bertepatan dengan peringatan hari anti-hukuman mati internasional.

Dikutip dari ABC.net.au pada Kamis (11/10/2018), RUU itu diajukan pada sidang parlemen berikutnya yang akan dimulai pada hari Senin depan.

“Semua hukuman mati akan dihapus. Dihentikan penuh,” ujar Menteri Hukum Datuk Liew Vui Keong, di sela-sela menyampaikan pidato di Universitas Malaya.
Pelanggaran obat-obatan terlarang merupakan jumlah kasus terbesar yang menyebabkan eksekusi mati di Malaysia.

Namun secara keseluruhan, undang-undang saat ini menegaskan bahwa hukuman mati wajib dilakukan untuk kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, hingga pelanggaran narkoba dan pengkhianatan negara (termasuk terorisme).

Amnesty International melaporkan pada bulan Maret lalu, bahwa 799 orang terpidana mati di Malaysia dihukum karena perdagangan narkoba, termasuk 416 warga negara asing.

Selain itu, Amnesty International menyambut baik keputusan terkait dan mendesak negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, untuk melakukan hal serupa.

Pada 2017, Malaysia melakukan empat eksekusi mati melalui hukum gantung.

Hingga saat ini, 142 negara telah menghapus hukuman mati, baik secara hukum maupun praktik.

Liputan6.com, Jakarta – Polri menangkap warga negara Polandia bernama Jakub Fabian Skrzypski alias JFS (29) karena diduga memasok senjata kelompok separatis di Papua. Dia ditangkap bersama tiga warga negara Indonesia (WNI) berinisial NW, EW, dan HW di Wamena, Jayawijaya, Papua pada 26 Agustus 2018.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya masih mendalami peran JFS. Hingga saat ini, polisi belum menemukan bukti kuat terkait peran WNA tersebut dalam memberi dukungan persenjataan terhadap kelompok separatis di Papua.

“Peran dia selain memberi keyakinan kepada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), akan membantu dari sisi logistik senjata, tapi kemungkinan itu kecil sekali,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).

Namun JFE diyakini memberi dukungan terhadap kelompok separatis di Papua. Dedi menuturkan, sejauh ini peran JFS yang paling besar adalah memberikan akses publikasi seluruh kegiatan KKB ke dunia internasional.

Sehingga dunia dapat menyoroti apa yang dilakukan dan dialami kelompok separatis tersebut di Papua. Kegiatan JFS selama ini mendapat respons positif dari KKB.

Dia mendapat fasilitas untuk meliput berbagai kegiatan yang dilakukan KKB. Termasuk saat bersinggungan langsung dengan aparat keamanan di Papua.

“Selama ini (yang diliput) menyangkut hal-hal yang sensitif yaitu pelanggaran HAM yang diduga dilakukan aparat keamanan. Itu yang coba mau diangkat perspektif dia. Aparat keamanan kita kan tidak terpancing,” ucap Dedi.