Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Bidang Milenial Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Bahlil Lahadalia menepis argumen kubu Prabowo-Sandiaga yang meminta agar ekonomi Indonesia harus kembali ke Pasal 33 dan UUD 1945 karena saat ini tak sesuai dengan cita-cita bangsa.

“Itu yang dimaksud dengan pasal itu kan koperasi. Memang dari Presiden pertama sampai SBY, menjalankan itu? Jadi itu roh dalam membangun negara. Bahwa betul keinginan itu, keinginan kita semua. Kalau belum terjadi maksimal, iya. Jadi enggak benar bahwa kita enggak melakukan itu. Buktinya koperasi masih ada,” ucap Bahlil di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Ketua Umum Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini meminta agar semuanya menggunakan basis data dan perbandingannya. Jangan asal bunyi atau asbun.

“Ngomong itu harus ada perbandingannya. Jangan asbun, asbun saja. Nanti pusing kita. Lama-lama kita pabrik asbun. Kita enggak mau jadi negara asal bunyi itu,” tutur Bahlil.

Dia menuturkan, salah satu bentuk yang diperhatikan Jokowi dalam menjalankan amanat UUD 1945, adalah memperhatikan UMKM. Dia memperbandingkan dengan yang terjadi saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Zaman SBY, bunga UMKM mencapai 20-an persen. Bayangkan di tahun 1998 krisis ekonomi, inflasi kita 86 persen. Defisit ekonomi kita 13 persen, cadangan devisa kita itu 17 miliar dollar AS. Dimana waktu itu pengusaha-pengusaha besar dan pengusaha-pengusaha koperasi sebagian melarikan diri dan mempailitkan diri,” kata dia.

Bahlil mengatakan, yang menjadi penyangga ekonomi waktu itu adalah UMKM. Tapi saat ekonomi surplus, di zaman pemerintahan sebelumnya, bunga UMKM mencapai 21 persen.

Di zaman pemerintahan Jokowi-JK, lanjut dia, dipangkas dari 21 persen, kemudian pada 2016 menjadi 12 persen.

“Pertanyaan berikut siapa berpihak kepada rakyat kecil? UMKM itu masyarakat, kita. Kampung-kampung, di desa-desa, di kecamatan, saya coba yang tidak berpihak? Jadi Pak Jokowi berpihak pada rakyat kecil dalam UMKM ketimbang yang lain. Aku bisa memperdebatkan itu,” kata Bahlil.

“Pak Jokowi memohon maaf berhalangan karena masih ada di Bali pertemuan bilateral para kepala negara dan kepala pemerintahan dalam meeting IMF dan World Bank,” kata Arsul dalam pidatonya.

Demikian juga Ma’ruf Amin, ternyata telah terjadwal terlebih dahulu sehingga tidak bisa hadir.

“Untuk itu kedua beliau memohon maaf yang sebesar besarnya,” sambungnya.

Dalam acara itu hadir Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Lewat Arsul, Jokowi menitipkan salam kepada Prabowo dan para peserta yang hadir.

“Tadi saya mendapatkan WA (Whatsapp) dari Pak Jokowi pertama salam hormat untuk Pak Prabowo Subianto, dan juga doa semoga sehat dan semuanya lancar, dan juga kepada hadirin yang ada diruangan ini,” ucapnya.

Sekjen PPP ini mengatakan, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar besarnya kepada Dewan Nasional PIM Din Syamsuddin dan jajaran PIM yang menyumbangkan pemikiran dan visi kebangsaan untuk para pasangan capres-cawapres.

Arsul menyebut, sebagian besar visi misi kebangsaan yang disumbangkan PIM hampir sama dengan visi misi Jokowi-Ma’ruf. Dia berharap jika Jokowi terpilih akan menjalankan visi misi dari PIM. Arsul juga berharap, bila PIM memilih Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, visi misi PIM akan di implementasikan untuk bangsa.