Detik Banua.Co.Id, Tanah Bumbu– Dalam rangka jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi tentang RAPBD Perubahan TA 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Bumbu gelar paripurna secara virtual pada Senin (23/8).

Paripurna yang dihadiri beberapa anggota dewan tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD H.Supiansyah.ZA,SE,MH didampingi wakil ketua I Said Ismail Khollil Alydrus dan wakil ketua II Agoes Rakhmady,S.AP.

Pada kesempatan itu pula bupati melalui sambutannya yang dibacakan sekdakab Ambo Sakka menyampaikan Jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan tanggapan, saran dan masukan yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya.

Menanggapi salah satu pertanyaan dari Fraksi PDI-P , Adanya beberapa perbedaan angka pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dengan Penyampaian RAPBD Perubahan yang disampaiakan pada Paripurna kemaren.

Sekda mengatakan bahwa Perbedaan tersebut dikarenakan, adanya kesepakatan pada Finalisasi pembahasan KUPA 2021, untuk dilakukan penambahan pendapatan dan belanja, yang tercantum pada risalah rapat finalisasi.

Selanjutnya dari fraksi Golkar menyarankan agar pemerintah memperhatikan hasil dari musrenbang, dan betul-betul menjadikan prioritas dalam bentuk skala pembangunan, jangan sampai di luar musrenbang menjadi skala prioritas, untuk pembangunan daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD, yang disampaikan masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, jadi segala perintah untuk Pembangunan Daerah.

Menanggapi permintaan fraski golkar tersebur, kami sangat sepakat dan setuju sekali dengan saran tersebut, dan kami memohon dukungan dari Anggota DPRD Tanah Bumbu, untuk ikut mengawal dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran Daerah, yang dimulai dari MusrenbangDes sampai dengan Penetapan Perda APBD Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya.

Kemudian, menanggapi pertanyaan dari fraksi Gerindra apa sajakah faktor lain yang menjadi kendala, dalam realisasi anggaran sehubungan dengan, permasalahan defisit yang kita alami, dan solusi kongkrit apa yang telah disiapkan, Jelaskan ?

Di dalam RAPBD TA. 2021 defisit anggaran ditutupi dari penerimaan pembiayaan, yaitu SILPA tahun anggaran sebelumnya. Untuk realisasi anggaran Kabupaten Tanah Bumbu dari laporan yang diminta, Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori lancar, artinya diatas rata-rata Kabupaten di Kalimantan Selatan. Strategi dalam realisasi anggaran lebih selektif pada skala prioritas.

Sementara ,fraksi PKB berharap agar Pemerintah Daerah, melalui seluruh SKPD untuk penyerapan anggaran, sesuai dengan target yang ditetapkan, serta tepat sasaran. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan realisasi anggaran, selalu berdasarkan pada APBD yang sudah ditetapkan.

Dan terkait saran yang diberikan fraksi PAN-Demokrat untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, hendaknya seluruh SKPD melakukan langkah kebijakan dalam menggali pendapatan, dan Pemerintah harus tegas dan berani menjalankan aturan dalam penyerapan Pendapatan, terutama perusahaan tambang yang selama ini menikmati hasil bumi Kabupaten Tanah Bumbu, harus berkontribusi terhadap PAD melalui Pajak dan Retribusi, karena Daerah kita adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, yang harusnya mampu menopang kesejahteraan masyarakat daerah. (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)

Saran dan masukan akan kami tindak lanjuti dan meminta SKPD terkait, untuk menentukan langkah-langkah tersebut agar perusahaan tambang dapat berkontribusi terhadap PAD.

Zoom meeting yang diikuti sekretaris daerah Dr.H.Ambo Sakka, forkopimda dan para pejabat instansi vertikal tersebut berlangsung di ruang sidang utama paripurna.