DETIK BANUA.CO.ID, TANAH BUMBU – RAPAT Paripurna DPRD Tanah Bumbu dengan agenda persetujuan pembahasan APBD 2023 Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 berakhir tanpa kehadiran Fraksi Gerindra, Senin (31/10/2022).
Pasalnya, sidang dewan yang dihadiri Bupati dr Zairullah Azhar dan jajarannya itu, terjadi perbedaan sikap. Fraksi Gerindra menyatakan walk out (WO) karena permintaan mereka untuk penundaan paripurna ditolak pimpinan.
Ketua DPRD Tanah Bumbu H Supiansyah menegaskan, nyaris semua fraksi kecuali Gerindra menyatakan rapat tetap digelar. Dengan sikapnya WO, Fraksi Gerindra kemungkinan dapat sanksi.
“Tidak tertutup kemungkinan Partai Gerindra setempat tidak menerima gaji pada Tahun Anggaran 2023 mendatang,” tegas Ketua DPRD Tanah Bumbu.
Alasannya, karena walkout pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang membahas Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan sebagai Perda.
Menurut H Supiansyah, sidang paripurna yang dilaksanakan ini, hanya sebatas pada menetapkan apakah RAPBD tersebut bisa ditetapkan jadi Perda, dan diterima atau tidak. Ia tetap menolak untuk menunda atau membatalkan rapat paripurna.
Sementara itu, Parman anggota DPRD dari PDIP menegaskan, dana DAK sebenarnya anggaran sudah ditentukan pemerintah pusat, karena dana dan peruntukannya sudah jelas.” DAK itu sudah jelas. Peruntukannya dan jumlahnya sangat jelas. Daerah cuma sebatas menerima dan melaksanakan,” ungkapnya.
Rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu, akhirnya tetap melanjutkan karena dari lima fraksi yang ada minus Gerindra , semua rapat dilanjutkan dengan menyatakan persetujuan mereka, dan menetapkan APBD 2023.
Sebelum ditetapkan jadi Perda, RAPBD Tahun Anggaran 2023 , sebesar 2 Triliun 298 Miliar 598 lebih.Sebelum rapat paripurna, perdebatan semakin sengit. Masing- masing fraksi memberikan pendapatnya. Dan fraksi Gerindra tetap pada keputusannya meninggalkan ruang rapat paripurna, termasuk Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu Said Ismail Alaydrus yang berasal dari Gerindra.
“Kami bukan menolak. Hanya minta ditunda, agar dapat penjelasan terkait APBD 2023 yang awalnya ditahap pembahasan Rp 2,1 T. Namun saat paripurna mengemuka menjadi Rp 2,3 T. Ada selisih 200 M dana DAK. Agar ada penjelasan, itu saja,” ucap Said Ismail Alaydrus meluruskan terkait sikap WO mereka. (tim/rel)
