DPRD

DETIK BANUA.Co.Id, TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Bumbu dengarkan tanggapan dalam bentuk jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (RAPBD) tahun anggaran tahun 2023, di ruang Sidang Utama, Rabu (05/10/22)

Rapat dipimpin langsung ketua  DPRD Tanah Bumbu H.Supiansyah.ZA,SE,MH didampingi Wakil Ketua Said Ismail Khollil Alydrus dan dihadiri puluhan anggota dewan lainnya dan juga Bupati Tanah Bumbu dr.H.M.Zairullah Azhar,M,Sc serta Sekretaris daerah Dr.H.Ambo Sakka,M.Pd , forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD dilingkungan jajaran pemkab Tanbu dan pihak terkait lainnya.

mengawali sambutan ini, Bupati Tanah Bumbu menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terutama kepada seluruh unsur pimpinan dan fraksi-fraksi  yang telah bekerja keras membahas raperda ini.

Selanjutnya dalam paraipurna ini ia menyampaikan jawaban atau penjelasan secara garis besar dan menyeluruh terhadap pertanyaan dan pandangan dari fraksi-fraksi.

Adapun beberapa jawaban dari pertanyaan dan saran serta usul yang disampaikan terhadap pemandangan umum fraksi pada paripurna sebelumnya yaitu salah satu saran fraksi PAN-Demokrat adalah Pemerintah daerah Tanah Bumbu diminta agar membuat program skala prioritas apabila terjadinya defisit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan, terkait saran tersebut Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih atas saran yang diberikan, ke depan Pemda akan memperhatikan pencapaian program-program prioritas jika dalam perjalanan tahun anggaran terjadi kondisi defisit anggaran.

Selanjutnya, terkait harapan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Tanah Bumbu,maka Pemda melalui Dinas Pariwisata telah menganggarkan pembangunan dan pengembangan tempat-tempat wisata untuk seluruh Kabupaten Tanah Bumbu secara bertahap, dimana diharapkan dengan pengembangan tempat-tempat wisata tersebut dapat meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi tempat wisata.

Sementara, fraksi partai Golongan Karya (Golkar) meminta agar Pemerintah Daerah melampirkan atau menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam pembahasan RAPBD tahun 2023 sesuai amanat Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD , dan untuk Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan ke Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai amanat Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD  pada tanggal 5 Juli 2022, namun akan kami sampaikan kembali ke fraksi Golongan Karya dalam format PDF.

Kemudian, terhadap saran dari fraksi PDI-Perjuangan, agar disiapkan rekap data terkini perolehan PAD dari sektor tersebut dan Pemerintah Daerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah, maka untuk rekap data terkini perolehan PAD Pemerintah Daerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Dan terakhir untuk fraksi Gerindra terhadap paparan RAPBD tahun anggaran 2023, baik dari segi pendapatan dan realisasinya, Maka target pendapatan yang dianggarkan ini sudah berdasarkan dari Pendataan dan Potensi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yang mana selalu dilakukan update terkait potensi, sehubungan dengan kendala yang dihadapi pemerintah daerah selalu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk meminimalisir kendala tersebut dengan melakukan kaji banding dengan daerah-daerah lain yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang serupa.

“Terkait saran-saran yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi, pada prinsipnya kami dapat menerima dan akan kami jadikan sebagai landasan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan, terutama dalam upaya membangun, guna terciptanya optmalisasi pelayanan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat kita cintai” pungkasnya Bupati. (Rel)

DETIK BANUA. Co.Id, TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengarkan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 di rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Senin (3/10/22).

Paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD H.Supiansyah.ZA,SE,MH didampingi kedua wakilnya Said Ismail Khollil Alydrus dan Agoes Rakhmady,S.AP ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Bumbu dr.H.M.Zairullah Azhar,M.Sc

Dalam paripurna penyampaian RAPBD ini Bupati Tanah Bumbu melalui sambutannya menyampaikan penyusunan pengelolaan keuangan daerah saat ini tetap berorientasi pada basis kinerja, dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja, serta dapat diukur capaian targetnya, dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, yang berprinsip pada efisiensi dan efektivitas.

Penyusunan RAPBD Tahun 2023 ini dilakukan dengan metode pendekatan yang memperhatikan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang dimuat dalam renstra Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan melihat perkembangan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan situasi, kondisi serta kemampuan daerah.

“ Sebagaimana arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati, sesuai pedoman penyusunan strategi dan prioritas RAPBD Tahun Anggaran 2023, serta pola penyusunan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah” . ujar Zairullah.

Penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2023 ini disampaikan untuk selanjutnya dapat dibahas secara bersama-sama, dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sebelum rapat tersebut ditutup ,pimpinan rapat mengucapkan dengan diterimanya raperda APBD tahun anggaran 2023 beserta penjelasannya ini selanjutnya diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk ditindaklanjuti.

Hadir pada paripurna ini sekretaris daerah (Sekda) kabupaten Tanah Bumbu Dr.H.Ambo Sakka,M.Pd, forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pihak perbankan dan perusda, kepala SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. (Relhum)

DETIK BANUA.CO.ID, TANAH BUMBU – Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD kabupaten Tanah Bumbu, Senin (3/10/22).

Adapun 2 buah Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Raperda tentang Fasilitasi Kesehatan Swasta.

Pada rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua I DPRD Said Ismail Khollil Alydrus ini didampingi ketua DPRD H.Supiansyah.ZA,SE,MH dan wakil ketua II Agoes Rakhmady,S.AP  dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Bumbu dr.H.M.Zairullah Azhar,M.Sc.

Melalui sambutan ketua DPRD yang dibacakan ketua Bapemperda Andi Erwin Prasetya mengatakan seiring berakhirnya tahun 2022 ini , DPRD kabupaten Tanah Bumbu kembali berkeinginan mengajak pemerintah daerah untuk selalu memberikan sebuah pelayanan terbaik kepada masyarakat tanah bumbu melalui raperda inisiatif dprd sebagai wujud dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya, terutama undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020.

Disampaikan nya pula salah satu tujuan dari raperda ini yaitu untuk  melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa serta untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis .

serta melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa, serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan swasta di daerah.   

“kita berharap semoga dengan upaya, kerjakeras serta sinergisitas yang terus kita bangun, kita mampu meraih cita-cita pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bumi bersujud, serta mewujudkan cita-cita bersama yaitu terbentuknya masyarakat tanah bumbu sebagai perwujudan serambi madinah dalam ridho allah SWT” ucap Andi Erwin.

Paripurna ini juga dihadiri sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Bumbu Dr.H.Ambo Sakka,M.Pd, forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu , pihak perbankan dan Perusda Tanah Bumbu.

DETIK BANUA. Co.Id, Tanah Bumbu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu berikan jawaban atas pendapat Bupati terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD di ruang utama sidang paripurna , Rabu (5/10/22).

Adapun 2 buah Raperda teresebut adalah Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Raperda tentang fasilitasi kesehatan swasta.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Said Ismail Khollil Alydrus didampingi Ketua DPRD H.Supiansyah.ZA,SE,MH ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Bumbu dr.H.M.Zairullah Azhar,M.Sc

Dalam jawaban DPRD yang disampaikan melalui sambutan ketua DPRD dibacakan Wakil Ketua Bapemperda Dading Kalbuadi  mengatakan terkait dengan tanggapan pihak eksekutif terhadap raperda tentang Badan Usaha Milik Desa pihak legislatif, sepakat dan memandang penting kedudukan BUMDes dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya, bahkan mendorong masyarakat desa agar melakukan transaksi jual beli di bumdes masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sehingga raperda tentang bumdes ini memang selayaknya dibentuk agar ke depannya menjadi pengungkit kemandirian desa di daerah.

sedangkan terkait raperda pelayanan kesehatan swasta, pihak legislatif juga memandang bahwa penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah daerah memang selayaknya perlu didukung oleh pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Tanah Bumbu untuk meningkatkan derajat kesehatan di kabupaten Tanah Bumbu, dengan melalui pengaturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan swasta di daerah, termasuk kepastian tarif pelayanan kesehatan dalam rangka memberikan perlidungan, penghormatan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

“kami pihak legislatif sekali lagi sangat berterima kasih dan meminta kerjasama yang baik untuk selanjutnya 2 buah raperda ini dilanjutkan kedalam agenda pembicaraan berikutnya” pungkasnya Dading.

Ia berharap semoga dengan kerja keras bersama dalam menjalankan amanah rakyat, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap mutu dan kualitas pelayanan optimal kepada seluruh masyarakat, terutama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud.

Hadir juga pada paripurna ini sekretaris daerah (Sekda) Tanah Bumbu ,forkopimda, para pejabat instansi vertikal, kepala SKPD dilingkungan jajaran pemkab Tanbu, pihak perbankan serta perusda. (Rel)

DETIK BANUA.CO.ID, TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu sampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (RAPBD) tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama, Selasa (4/10/22)

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Tanah Bumbu Agoes Rakhmady,S.AP didampingi Wakil Ketua I DPRD Said Ismail Khollil Alydrus dan dihadiri puluhan Anggota DPRD lainnya,SekdaTanbu, Forkopimda dan pihak terkait lainnya

Dalam forum rapat, pimpinan memberikan kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum  melalui juru bicara masing-masing fraksi.

Fraksi PAN-Demokrat melalui juru bicaranya Rejekinta Ompusunggu, menyarankan Apabila terjadinya defisit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan, Pemerintah daerah Tanah Bumbu agar membuat program skala prioritas sebesar jumlah belanja daerah. Sehingga pada saat terjadi defisit anggaran, hanya dilakukan dengan menunda program dan melaksanakan program skala prioritas.

Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan Haris Fadilah mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu,

Diharapkan pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD, diantaranya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal di desa-desa?

Sementara, fraksi partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya Fathur Rokhman meminta agar Pemerintah Daerah melampirkan atau menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam pembahasan RAPBD tahun 2023 sesuai amanat Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD.

Kemudian, fraksi PDI-Perjuangan yang dijuru bicarai Asri Noviandani , ia meminta disiapkan rekap data terkini perolehan PAD dari sektor tersebut dan Pemerintah Daerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Dan terakhir penyampain dari fraksi Gerindra disampaikan Wahyudi Ariswinarka meminta penjelasan terkait  dengan RAPBD tahun anggaran 2023, baik dari segi pendapatan dan realisasinya?

Sebelum ditutupnya forum paripurna ini, pimpinan rapat merangkum beberapa kesimpulan diantaranya semua fraksi dapat menerima raperda tentang APBD TA 2023 dengan catatan ,usul, serta saran-saran yang tidak mengacu dengan peraturan diatas untuk dibahas ketingkat selanjutnya . (Red/Rel)

Detik Banua. Co.Id, Tanah Bumbu, Dua  buah Raperda Kabupaten Tanah Bumbu ditandatangani eksekutif dan legislatif pada pariurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (07/09)

Sebanyak lima fraksi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu  menerima dan menyutujui dua buah raperda tersebut dan mengucapkan terimakasih serta apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasannya.

Pendapat akhir tersebut disampaikan 5 fraksi tersebut melalui juru bicaranya yaitu Andi Erwin Prasertya dari fraksi PDI-Perjuangan , Harmanudin dari fraksi golkar, Boby Rakhman dari fraksi gerindra,Hj. Darwati dari fraksi PKB dan Fawahisah Mahabatan dari fraksi Amanat Nasional Demokrat .

Adapun dua raperda dimaksud adalah tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah atau bank kalsel serta tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.

Surat keputusan persetujuan dua raperda yang sebelumnya dibacakan sekretaris dewan H.Mukhlis,SH,MM,M.Hum ini disetujui dan ditandatangani pihak eksekutif dan pimpinan legislatif.

Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya yang dibacakan sekertaris daerah menyampaikan  penyertaan modal  bank kalsel diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya UMKM selain itu juga peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah.

Kemudian melalui raperda ketahanan pangan dan gizi akan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi yang merupakan hak dasar masyarakat bumi bersujud yang adil makmur dan sejahtera.

Dalam paripurna pengambilan keputusan dua raperda yang dipimpin  ketua DPRD H.Supiansyah.ZA,SE,MH ini didampingi wakil ketua I DPRD Said Ismail Khollil Alydrus dihadiri sekretaris daerah Ambo Sakka dan dihadiri forkopimda ,para asisten dan staf ahli bupati, kepala skpd, lembaga dan instansi vertical,perwakilan perbankan dan perusda serta tamu undangan lainnya. (Red/Rel)

Detik Banua. Co.Id, TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, 

Rapat yang digelar di Ruang Komisi II itu membahas sistem pengelolaan dan pembangunan pasar, Senin (15/8/22).

Rapat dipimpin Ketua Komisi H.Sayid Umar Alydrus dihadiri Aidil Adha Kabid Koperasi di dampingi analis kebijakan bidang pasar Solihin dan Samsudin Riadi.

Samsudin Riadi mengatakan, setelah kunjungan ke pasar Angsana beberapa waktu lalu, ada beberapa yang akan menjadi catatan diantaranya memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah ada karena dari bangunan ini sebagian ada yang rusak dan ada yang secara fungsional perlu dirubah.

“Intiya kita diupayakan untuk menigkatkan PAD” pungkasnya.

Secara umum untuk program pembangunan pasar yang berlokasi di Angsana  tersebut sudah dilakukan rehab seperti bagian los depan sehingga bisa ditempati oleh para pedagang 

Kemudian pasar-pasar lain seperti pasar Pagatan, Pasar Simpang Empat Pusat Niaga Bersujud hanya dilakukan perbaikan minim jadi hanya bangunan yang bersifat fisik saja yang yaitu saja yang dilakukan perbaikan yaitu pasar Angsana.

Sedangkan untuk penerimaan retribusi berupaya untuk memperbaiki pasar-pasar yang ada  dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang  dan untuk retribusi ditahun ini sudah melebihi target 100 persen dari perencanaan pada triwulan semester I .

Terkait peningkatan selanjutnya dikatakan  ada 2 upaya yaitu membangun pasar yang baru atau memperbaiki  , namun telah direncanakan akan memantapkan bangunan Los –los yang rusak itu diperbaiki dan dari urgensi peningkatan PAD ada peluang untuk meningkatkan PAD yaitu merubah nilai retribusi , kalau bisa diterbitkan kita harus meningkatkan retibusi” ujarnya Samsudin.

Disampaikan Solihin, ada dana tugas pembantuan dari pusat senilai 2,5 milyar dan itu diperuntukan untuk pasar sungai danau. hal ini sudah terlaksana dengan jumlah kios yang dibangun sebanyak 102 kios namun ini pun belum mencukupi untuk pedangang disana karena banyaknya pedagang yang berjumlah ribuan lebih maka masih memerlukan kurang lebih 900 kios .

Dari pemaparan tersebut, pimpinan rapat mengatakan bahwa ia sependapat dalam hal mengejar kembali bantuan dana DAK dan bagi pasar yang minim dana pemeliharaannya (Red/Rel)