DETIK BANUA.CO.ID, TANAH BUMBU – Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, masih terdapat ratusan hektare lahan tidur di persawahan. Kendati begitu, sektor pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi utama warga.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menanggapi serius lahan tidur ini. Apabila terjadi, maka, inflasi dapat berdampak ke daerah penghasil terutama beras.
“Apabila ini dikerjakan dengan baik maka sektor komoditi beras dapat terpenuhi. Terutama Kusan Hilir dan Tengah merupakan penopang padi terbesar di Tanbu. Masalah lahan tidur perlu menjadi perhatian,” ujarnya usai menggelar reses di Desa Salimuran, baru-baru tadi.
Dari hasil pengamatan, tercatat rata-rata 90 persen di dua kecamatan di Tanbu berprofesi sebagai petani. Adapun, keinginan dari warga lahan tidur yang terdapat di Kusan Hilir dan Tengah dapat maksimal digarap.
“Reses dibeberapa tempat lebih menyentuh pertanian. Ini akan kita sampaikan ke rumah banjar dan semoga bisa dibantu menyesuaikan keuangan daerah,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Desa Salimuran, Hayuddin, menyebut, 200 hektare persawahan di desanya tercatat masih berstatus lahan tidur. Sehingga, perlu adanya keseriusan lagi dari para petani khususnya millenial.
“Artinya kita perlu perhatian. Mengingat, tidak maksimalnya hasil panen. Dengan hadirnya Paman Yani diharapkan bisa maksimal. Kita menginginkan tempat pengering padi juga mampu tersedia,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanbu, Hermanuddin, menuturkan, kewenagan yang menjadi kabupaten tentu diperjuangankan. Apalagi, penopang utama mereka sebagian besar di Kusan Hilir dan Tengah adalah petani.
“Kami sangat mengapresiasi atas perhatian dari Paman Yani. Kusan Hilir dan Tengah rata-rata penghasil komoditi beras tentu apabila masih masuk dalam daerah hal tersebut pun akan diperjuangkan,” imbuhnya.
Komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini, juga mendukung skala prioritas dari profesi warga desa yang menjadi petani.
“Kita ketahui sendiri perkebunan dan peternakan hingga pertanian itu skala lingkup besar ada pula di provinsi,” tutupnya. (RHS/RDM)
