DETIK BANUA.CO.ID, BATULICIN – úBadan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Tanah Bumbu, menggelar workshop Pengolahan Data Spasial.

Yang mana kegiatan ini digelar dengan menggandeng dan menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia, dan dihadiri kepala Bappeda Provinsi kalsel,DR Ariyadi secara virtual zoom dan memberikan arahan.

Kegiatan ini digelar selama 2 hari, Senin dan Selasa tanggal 8 hingga 9 mei 2023 di Kapet Simpangempat Tanah Bumbu. Sementara pesertanya ada sekitar 60 orang dan 3 di antaranya dari Bappeda Kotabaru.

Melalui Bidang Ekosda, pelaksanaan workshop ini, sesuai yang diamanatkan undang undang dasar, yakni setiap orang berhak untuk berkomunikasi memperoleh informasi, serta untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

” Kita berhak untuk mencari, menggali informasi, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.Dan informasi pada hari ini dalam arti luas sebagaimana diamanatkan UU,” kata Kepala Bappedalitbang Tanbu, Andi Anwar Sadat saat memberikan sambutan di workshop tersebut, Senin (8/5/2023).

Informasi Geospasial (IG) lanjutnya, merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan tata ruang kebumian.

Bahkan sangat berguna sebagai sistem pendukung, Pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, ketahanan nasional. Khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, IG ini sangat penting dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah perencanaan lokasi ilustrasi bisnis, Ekonomi penentuan garis batas wilayah pertahanan dan kepariwisataan.

” Selain itu, IG juga merupakan informasi yang amat sangat diperlukan di dalam penanggulangan bencana plus lingkungan bahkan berkaitan dengan Pertahanan keamanan, ” katanya.

Dia menyadari bahwa pentingnya IG di dalam pembangunan di berbagai sektor. Sebab itu, workshop ini diselenggarakan secara terpadu. Hal ini adalah untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan dan tumpang tindih informasi yang berakibat fatal terhadap ketidakpastian hukum.

Di samping keterbukaan itu, IG juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparat pemerintah di dalam menyediakan informasi bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kabupaten bumbu terus berkomitmen berupaya melakukan peningkatan pelaksanaan informasi geospasial baik secara kelembagaan sarana, prasarana serta sumber daya manusia di bidang informasi geospesial.