Berita Terkini
DetikBanua.co.id
SPBE Pemkab Tanbu Raih Predikat Baik Dari KemenpanRB
DETIK BANUA.CO.ID, BATULICIN – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) meraih predikat Baik di Kalimantan Selatan.
“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tentang hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022, naka SPBE Tanah Bumbu meraih predikat Baik” ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Tanbu Ardiansyah, di Batulicin, Jumat (3/2/2023).
Dikatakan Ardiansyah, dari hasil pemantauan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan predikat Baik dengan nilai indek 3,16. Nilai tersebut merupakan tertinggi kedua se-Kalsel setelah Kota Banjarmasin dengan nilai indek 3,31 tertinggi pertama se-Kalsel.
Keberhasilan ini, sambung Ardiansyah tidak terlepas dari dukungan Bupati HM Zairullah Azhar, Wakil Bupati H Muhammad Rusli, Sekda H Ambo Sakka, SKPD Pemkab Tanbu dan pihak terkait lainnya sehingga SPBE Tanah Bumbu mendapatkan predikat Baik.
Sebelumnya, pada tahun 2021 yang lalu, Tanah Bumbu mendapat predikat Cukup dengan nilai indek 2,50, hal tersebut dikarenakan ada instrumen baru dari 37 indikator menjadi 47 indikator penilaian.
Pada tahun 2022 ini, Kabupaten Tanah Bumbu berhasil memperoleh predikat B dan memenuhi 47 indikator yang ditentukan.
“Ada 4 domain penilaian yaitu kebijakan SPBE, tatakelola, manajemen, dan layanan,” pungkasnya. (Red/Rel)
Miliki Sabu Seberat 4,2 Gram, AM Warga Desa Bersujud Ditangkap Polisi
Kapolres Tanahbumbu, AKBP Tri Hambodo,SIK melalui Kasi Humas setempat AKP Sarianto membenarkan anggotanya telah menangkap sorang pemuda berinisial AM (22) dirumahnya karena kedapatan memiliki sabu
“Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut,” Jelas sarianto dalam keterangan singkatnya, Sabtu (4/02/24)
Selain sabu barang bukti yang berhasil diamankan yakni satu unit Hp merk Oppo warna hitam, satu buah timbangan digital, satu bungkus plastik klip, satu buah sendok plastik warna.
Pelaku akan dijerat pasal 114 junto pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara,” tutup dia.
Bappedalitbang Gelar Forum Konsultasi Publik, Zairullah : Cantumkan Arahan Presiden
DETIK BANUA.CO.ID, BATULICIN – Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 di Gedung Mahligai Bersujud, Kapet, Jum’at (3/02/2023)
Acara dibuka Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar secara virtual. Dalam sambutannya bupati menyampaikan bahwa, rencana awal RKPD 2024 merupakan amanah peraturan perundang-undangan terkait perencanaan untuk menetapkan arah pembangunan yang akan dicapai di tahun 2024.
“Perencanaan yang disusun hendaknya berbasis pada permasalahan-permasahan yang aktual di Kabupaten Tanah Bumbu seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Bupati.
Dalam Ranwal RKPD 2024 ini, Zairullah kembali mengingatkan agar mencantumkan hal-hal yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo kepada Kepala Daerah dan Forkopimda pada Rapat Koordinasi Nasional beberapa waktu lalu.
Beberapa arahan Presiden tersebut adalah kemiskinan, menjaga inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, dan sejumlah isu lainnya.
“Saya pikir, beberapa arahan Presiden ini adalah masalah-masalah yang memang setiap tahun menjadi prioritas dalam RKPD di setiap daerah, tentu sesuai dengan ciri khas dan potensi yang ada di wilayah masing-masing,” ucap Bupati.
Disamping itu, Bupati juga minta agar potensi wisata yang ada di Bumi Bersujud ditingkatkan secara optimal agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta beberapa isu strategis lainnya yang menjadi fokus utama dan prioritas pemerintah daerah.
“Targetnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD, dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda H Ambo Sakka, saat pembukaan Ranwal RKPD menyampaikan ucapan terimakasih kepada para undangan yang hadir dan bekerja keras dalam penyusunan Ranwal RKPD 2024.
“Mudah-mudahan forum ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita semua,” tuturnya.
Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, Andi Anwar Sadat memaparkan bahwa RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaannya, dan lainnya.
Menurutnya, RKPD ini memiliki kekuatan yang sangat penting dikarenakan akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Kegiatan yang digelar Bappedalitbang diikuti Forkopimda, DPRD, Sekda secara virtual, seluruh Kepala SKPD, Perusahan, BUMD, swasta, serta steckholder lainnya. (Red/Rel)
Tercatat Ada 20 Kasus DBD di Tanbu, Warga Dihimbau Waspada
DETIK BANUA.CO.ID, TANAH BUMBU – Sebanyak 20 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dipastikan terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tanah Bumbu, H Setia Budi di ruang kerjanya, Rabu (01/02/23)
“Dari laporan, sudah ada 20 kasus demam berdarah dengue atau DBD,” ujarnya
Jumlah kasus ini, jelas dia, masih standar karena kondisi cuaca sedang dalam musim penghujan.
“Tentu penyebabnya faktor cuaca memasuki musim hujan,” jelas dia.
Namun, kata dia, dari 20 kasus yang tercatat di 2023 ini, semuanya sudah dinyatakan sembuh.
“Alhamdulillah, semua pasien DBD sudah dinyatakan sembuh. Mereka tersebar di beberapa wilayah yakni Kecamatan Simpang Empat, Kusan Hilir [Pagatan], Kuranji [Giri Mulya], dan Satui,” tuturnya.
Terkait kasus ini, Setia Budi menambahkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala PKM untuk kewaspadaan peningkatan kasus DBD di musim penghujan.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan lintas program dengan seksi Promkes untuk melakukan imbauan kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk ) di semua puskesmas, media elektronik seperti radio dan membuat spanduk tentang kewaspadaan DBD dan PSN.
Selanjutnya juga melakukan gerakan PSN serentak, melaksanakan PE (penyelidikan epidemiologi) setiap ada laporan kasus DBD, serta berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memonitor kasus peningkatan kasus DBD.
Kemudian melakukan PE kasus DBD, survei jentik dan survei panas, serta pelaksanaan fogging fokus pada tempat yang memenuhi syarat dan diawali dengan PSN sebelumnya.
Selanjutnya meningkatkan promosi dan advokasi ke pimpinan desa, RT, dan masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi melalui kerja sama dengan klinik swasta, klinik perusahaan, dan praktek mandiri untuk segera melaporkan kasus demam dan dapat segera diskrining sebagai antisipasi fase kritis yang terlambat ditangani.
Terakhir membuat gerakan PSN serentak dan berkelanjutan di setiap desa, membagikan bubuk abate di masyarakat, dan mengaktifkan kader jumantik melalui desa.
“Kami imbau masyarakat untuk selalu waspada dan memberlakukan hidup bersih dan sehat, sehingga bisa terhindar dari DBD,” imbau dia.
Permudah Izin Mendirikan Bangunan Dinas PUPR Tanbu Siapkan SIMBG
DETIK BANUA.CO.ID, BATULICIN — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu menyiapkan sebuah sistem yang diberi nama SIMBG (Sistem Informasi dan Managemen Bangunan Gedun)
Sistem tersebut untuk mempermudah ijin mendirikan bangunan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
“Pemohon ijin cukup dirumah saja tidak perlu datang langsung kekantor,” kata Kepala Dinas PUPR Hernadi Wibisono melalui Kepala Bidang Cipta Karya Amruddin, diruang kerjanya, Kamis (27/1/2023).
Ia menjelaskan, perubahan IMB ke PBG (persetujuan bangunan gedung), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
Nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diberlakukan sejak 2 Agustus 2021.
Terkait kemudahan ijin, pemohon bisa dapat meakses SIMBG cukup menggunakan laptop, dan pemohon wajib memiliki email.
“Kenapa email, karena semua notifikasi hasil verifikasi, pembayaran retribusi hingga penerbitan PBG disampaikan melalui email pemohon,” jalas Amru, panggilan akrab Kabid Cipta Karya itu.
Selain itu, bagi masyarakat yang tidak bisa menggunakan SIMBG akan dibantu operator pelayanan di tingkat kecamatan, dan operator kabupaten.
“Rencananya kita juga akan pasang operator di Dinas PUPR,” imbuhnya.
Secara teknis melalui SIMBG, Dinas PUPR sudah bisa memverifikasi yang disandingkan dengan sistem aplikasi Sitarung (sisi tata ruang).
Ia menyebutkan, semua ijin bangunan harus terdata online sampai ketingkat pusat, sehingga bisa terpantau untuk mengatahui berapa jumlah perkembangan bangunan gedung, rumah sederhana atau non sederhana.
“Kategori bangunan sederhana menurut SIMBG satu lantai dibawah 72 meter persegi, dua lantai dibawah 100 meter persegi,” ujarnya.
Selain itu, jelas Amru kenapa bangunan harus PBG dihawatirkan karena ketidak tahuannya masyarakat ada yang membangun tanpa ijin.
Seperti, membangunan di lahan terlarang, misalnya di lahan masuk dalam LP2B, di lahan produksi pertanian basah dan berkelanjutan atau di kawasan hutan lindung.
“Apabila membangun ditempat terlarang tersebut maka ijinnya tidak bisa diproses,” tutupnya.
Murni Swadaya Masyarakat, Kantor Desa Persiapan Gunung Kanuar Diresmikan Bupati Zairullah
DETIK BANUA.CO.ID, BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar meresmikan Kantor Desa Persiapan Gunung Kanuar di Jalan Perumahan BHP Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (25/01/2023)
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Zairullah Azhar didampingi Sekda Tanbu Ambo Sakka, Anggota DPRD Fraksi Golkar Andi Asdar, Pjs Kepala Desa Persiapan Gunung Kanuar Hj Karmini dan disaksikan oleh tamu undangan lainnya
Desa Persiapan Gunung Kanuar merupakan pemekaran dari Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan jumlah jiwa 2.542 orang
Pjs Kepala Desa Persiapan Gunung Kanuar Karmini mengungkapkan pembangunan kantor desa murni berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp 219.000.000.
Selain itu Karmini juga menjelaskan program 1 Desa 1 Masjid terus dilaksanakannya guna mendukung program Bupati. “Jika saya dan seluruh staf saya dianggap tidak mampu melaksanakan tanggung jawab itu, maka kami siap mundur dari jabatan saat ini,” ujarnya.
Karmini menyampaikan kepada Bupati agar dapat dibangunkan infrastruktur jalan menuju kantor desa agar lebih baik
“Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini, tapi karena dititipi pesan oleh masyarakat makanya saya sampaikan, itu sebagai bukti masyarakat cinta dengan saya,” ungkapnya
Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi pembangunan kantor desa dari swadaya masyarakat. “Hal ini tentu patut diapresiasi,” katanya.
Dia juga terkesan dengan sambutan masyarakat yang luar biasa berhadir pada hari ini
“Untuk infrastruktur jalan secepatnya akan kita realisasikan minimal di perubahan nanti, dan kami juga akan belikan tanah di samping kantor desa ini untuk pendopo yang nanti dapat dijadikan tempat rapat dan lainnya,” katanya
Dalam kesempatan ini Bupati juga menitipkan program 1 desa 1 masjid agar terus dapat dilaksanakan guna mendidik anak anak menjadi saleh dan cinta akan masjid
“Jika hal ini terus dilaksanakan maka hasilnya akan kelihatan dalam 5 atau 10 tahun kedepan,” harapnya.
Nampak hadir dalam acara Kepala SKPD dilingkup Pemerintahan Tanbu, Camat Simpang Empat, Kepala Desa Gunung Besar, TNI, Polri, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama setempat serta tamu undangan lainnya. (NMS)
Satpol PP Tanbu Amankan Delapan Pasanganan Bukan Muhrim
DETIK BANUA.CO.ID, TANAH BUMBU – Petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan Damkar Pemkab Tanahbumbu, mengamankan delapan pasangan bukan muhrim asik ngamar di hotel, Rabu (25/1/2023).
Delapan pasangan bukan muhrim tersebut diamankan petugas SatpolPP dan Damkar di dua tempat. Hotel Wahyu dan Hotel Chandra Asri di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanahbumbu.
Kepala Dinas SatpolPP dan Damkar Pemkab Tanahbumbu, Anwar Salujang membenarkan terkait delapan pasangan muhrim yang terjaring razia saat asik “indehoy” di kamar hotel.
“Saat diperiksa enam belas pria dan wanita yang berada dalam satu kamar hotel tidak bisa menunjukkan dokumen sah sebagai suami istri, jadi terpaksa kita amankan ke kantor Dinas SatpolPP dan Damkar setempat,” terang Anwar Salujang.
Menurut dia, ke enam belas pria dan wanita bukan suami istri berada dalam satu kamar hotel, bisa diduga melanggar Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang penanggulangan prostitusi.
“Aturan lain, Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” jelas dia.
Ke enam belas orang pian dan wanita tersebut kemudian di data dan dilakukan pembinaan agar kedepan tidak mengulangi perbuatan yang sama.
“Namun, sebelum kita pulangkan, terlebih dulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan HIV/AIDS,” kata dia.
Selain itu, juga akan ada dari Dinas Sosial dan ustadz sebagai guru agama untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan.
“Kalau sudah selesai melewati prosesnya, baru ke enam belas orang tersebut tersebut kita lepas atau pulangkan ke keluarga masing-masing,” tutup dia.
Zairullah Pimpin Persiapan Rapimnas LKSA
DETIK BANUA.CO.ID, BATULICIN – Ketua Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Abah HM Zairullah Azhar memimpin Rapat Persiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LKSA, Senin (23/1/2023) di Batulicin.
Rapat digelar dalam rangka jelang Rapimnas yang akan dilangsungkan di Jakarta tanggal 27-29 Januari 2023 dengan agendanya adalah membahas program kerja maupun rumusan kerja LKSA.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal LKSA Suryadi mengatakan pihaknya sudah menyebarkan undangan terkait Rapimnas LKSA tersebut kepada para pengurus Forum Wilayah (Forwil) dan diperkirakan sekitar 70 orang akan hadir.
“ada 21 Forwil yang siap hadir, dan tiga Forwil belum memberikan tanggapan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan Rapimnas nanti, beberapa agenda disiapkan seperti menghadirkan narasumber/stakeholder guna memberikan materi diantaranya dari Kementerian Sosial dan tokoh penting lainnya.
Agenda Rapimnas lainnya yaitu akan dilakukan pengukuhan dua Forwil yang telah terbentuk, dan pengukuhan forum wilayah kepengurusan LKSA. Dalam rapat kerja Rapimnas juga diminta setiap bidang harus membuat acuan program kerja masing-masing.
Sementara itu, Ketua Umum LKSA atau yang akrab disapa Presiden Anak Yatim Indonesia, Abah Zairullah Azhar mengharapkan Rapimnas nantinya berjalan dengan lancar dan sukses, untuk itu pihak terkait agar melakukan tugas dengan sebaik-baiknya demi suksesnya acara tersebut.
Tak ketinggalan pula, Abah Zairullah mengusulkan mengundang narasumber dari Komisi VIII DPR RI sebagai narasumber.
Pada Rapimnas tersebut rencananya akan dilakukan pula launching desain Istana Anak Yatim se-Indonesia untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Rapimnas diisi dengan diskusi dan mendengarkan konsep program kerja strategis setiap bidang, audiensi dengan stakeholder, dan pada pleno akhir sudah menentukan keputusan yang menjadi program-program kerja LKSA serta membuat rekomendasi catatan penting yang menjadi pemikiran LKSA.
Zairullah juga menekankan untuk menjadikan anak-anak yatim sebagai generasi tangguh masa depan, melalui program kerja unggulan LKSA utamanya bidang pendidikan yang harus dipacu.
Hal senada juga disampaikan Ambo Sakka selaku Pengurus Bidang Kerjasama yang mengusulkan narasumber lainnya dari Bappenas untuk mengikuti forum Rapimnas nanti.
Ia juga mengusulkan kesejahteraan sosial anak yatim digerakkan bersinergisitas dengan Pemerintah Daerah di setiap provinsi, kabupaten/kota seperti layaknya di Pemkab Tanah Bumbu.
Hadir dalam kegiatan zoom meeting rapat ini, Ketua Umum LKSA, Sekjen Forum Nasional LKSA bersama Wakil Sekjen Forum Nasional LKSA, para Pengurus Bidang LKSA se-Indonesia, Pengurus LKSA, dan panitia pelaksana kegiatan Rapimnas. (Red/Rel)
Paman Yani Soroti Daerah Pesisir Yang Mulai Terkikis
DETIK BANUA.CO.ID, TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menilai keberlangsungan ekosistem laut saat ini cukup memprihatinkan. Ditambah lagi, banyaknya nelayan luar daerah yang menggunakan alat cantrang sebagai alternatif menangkap ikan di perairan laut.
Ini digambarkannya saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Selatan, di Desa Rantau Panjang Hulu, Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Selasa (24/1) siang.
“Yang kami soroti saat ini adalah daerah pesisir yang mulai terkikis. Kalau dilihat air laut dari tahun ke tahun terus naik dan tentu menjadi perhatian serius oleh seluruh pihak,” ucapnya.
Ia berpendapat, penyelenggaraan yang dilakukan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalsel melalui Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin dapat menebarkan edukasi kepada masyarakat yang berprofesi sebagai penangkap ikan laut atau nelayan.
“Berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan bahwa nelayan di pesisir sini kalau menangkap ikan mereka masih tahu diri. Tetapi luar daerah itu tidak tahu menahu bahkan masih ada yang berani menggunakan cantrang. Kalau dibiarkan ini pasti akan hancur dan berharap aparat penegak hukum, pemerintah dapat menindak tegas,” papar Paman Yani (sapaan akrab) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Apalagi, politisi yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel ini menyebut, hutan mangrove serta terumbu karang merupakan ekosistem yang penting bagi keberlangsungan habitat di laut bahkan juga berdampak positif di daerah pesisir.
“Dengan adanya perda ini. Kita dapat memanfaatkan hasil laut dengan bijak tanpa harus melakukan ekploitasi atau pengrusakan, sehingga, mata rantai ekosistemnya juga terjaga dengan baik,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Rantau Panjang Hulu Amaluddin, mengungkapkan, penyampaian informasi melalui sosialisasi perda tersebut sangat bermafaat bagi warganya yang kebetulan selain bercocok tanam, berkebun sebagian juga nelayan.
“Yang jelas, kami sangat berterima kasih apa yang sampaikan Paman Yani sangat berharga sekali apalagi menjaga lingkungan itu penting sekali. Karena sebelum akhir 2022 diketahui 6 Kilometer air laut naik ke darat,” tuturnya.
Sebagai kades, dirinya menegaskan, tentu turut ikut menyebarluaskan perda ini sebagai bentuk pengetahuan positif supaya masyarakat di Desa Rantau Panjang Hul mampu menyerap dengan baik serta bisa mengimplementasikannya.
“Mudah-mudahan setelah ini masyarakat lainnya juga turut menginformasikan,” tutupnya.
Sekedar diketahui, penyelenggaraan Sosialisasi Perundang-Undangan (Sosper) Perda Nomor 13 Tahun 2018 terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP) di Kalimantan Selatan itu juga menghadirkan Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 123
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.