Penulis: detikban

Detik Banua. Co. Id, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dibawah kepemimpinan Bupati H Sudian Noor dan Wakil Bupati H Ready Kambo berkomitmen penuh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyederhanaan pelayanan birokrasi, percepatan proses pelayanan, dan kemudahan dalam pengajuan berbagai bentuk pelayanan publik baik itu dari pemerintah maupun masyarakat.

Guna mewujudkan tata kelola good governance tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2018 lalu telah menerapkan pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara Online. Bahkan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi yang pertama di Kalimantan Selatan menerapkan SP2D Online.

Menurut, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, H Rooswandi Salem, penerapan SP2D online merupakan sebuah komitmen pemerintah daerah dalam rangka melakukan optimalisasi terhadap pelayanan publik. Diharapkan dengan SP2D online dapat mendukung penuh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mudah, cepat, dan aman.

Mengawali tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga telah melaunching pelayanan SIMDA Pendapatan Online. Simda Pendapatan Online ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak.

Menurut Sekda H Riswandi Salem, pemanfaatan teknologi sudah menjadi sebuah keharusan guna memaksimalkan pelayanan publik yang mudah dan cepat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Tanah Bumbu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel selama ini telah membuahkan hasil. Yaitu dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut yakni tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Selain itu, Pemkab Tanbu juga meraih penghargaan SAKIP AWARD 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Jajaran pemerintah daerah menyambut gembira dengan diraihnya Penghargaan SAKIP dengan nilai B ini karena sebelumnya hanya mendapatkan predikat nilai C dalam tiga tahun terakhir yaitu 2015, 2016, 2017. Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, H Rooswandi Salem mengatakan penghargaan SAKIP dengan nilai B ini adalah langkah awal untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Detik Banua. Co.Id, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepemimpinan Bupati H Sudian Noor dan Wakil Bupati H Ready Kambo terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Diantaranya yaitu pelayanan kesehatan masyarakat.

Terkait peningkatan pelayanan kesehatan ini, pada tahun 2018, RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor meraih predikat Akreditasi dengan status tingkat Paripurna. Predikat tersebut diberikan langsung oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi ini sangat penting untuk dimiliki oleh rumah sakit. Tujuan akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tidak hanya pelayanan pada RSUD saja yang memperoleh akreditasi, namun akreditasi Puskesmas juga dilakukan. Pada awal tahun 2019 ini ada sebanyak 4 puskesmas yang memperoleh akreditasi dari KARS diantaranya Puskesmas Darul Azhar mendapat status akreditasi utama, Puskesmas Karang Bintang, Sebamban 1, dan Teluk Kepayang masing-masing menerima status akreditasi madya.

Pelayanan kesehatan di RSUD juga terus ditingkatkan. Pada tahun 2019, RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor sudah memiliki gedung dan pelayanan Hemodialisa atau Cuci Darah. Keberadaan pelayanan Hemodialisa ini tentunya mempermudah masyarakat agar tidak perlu jauh lagi berobat ke Banjarmasin. Karena selama ini, pasien gagal ginjal terpaksa harus dirujuk ke Banjarmasin atau rumah sakit lainnya guna mendapatkan pelayanan cuci darah.

Detik Banua. Co. Id, Tanah Bumbu – Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga menempatkan pengelolaan lingkungan menjadi fokus perhatian. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya bencana. Pengelolaan lingkungan menjadi penting untuk dilakukan. Maka pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memasukkan pelestarian lingkungan kedalam misi pembangunan daerah Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2016-2021.

Salah satu permasalahan lingkungan yang kerap terjadi di Tanah Bumbu yaitu banjir dan abrasi, maka pemerintah daerah melakukan upaya penghijauan dengan melakukan penanaman pohon. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPH Kusan melakukan penanaman 1000 pohon jenis Trembesi, Mahoni, dan Tanjung, di Kecamatan Mentewe pada saat peringatan Hari Rimbawan ke 36.

Penanaman pohon ini sebagaimana arahan presiden Joko Widodo bahwa reklamasi dan rehabilitasi hutan besar-besaran dilakukan di tahun 2019. Untuk itulah dilakukan gerakan penanaman pohon secara nasional di seluruh Indonesia. Penanaman pohon ini diorientasikan untuk penyelamatan danau, waduk, pemukiman, serta penyediaan kayu rakyat, dan berbagai manfaat ekonomi lainya bagi tabungan masyarakat dimasa depan.

Kemudian juga dilakukan penanaman bibit mangrove sebanyak 3000 batang yang bekerjasama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja dan PT Enam Sembilan yang dipusatkan di Batulicin.

“Penanaman mangrove ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama dalam rangka mencegah abrasi, dan bencana gelombang laut,” sebut Bupati Tanah Bumbu, H Sudian Noor.

Selanjutnya, dalam rangka pengendalian banjir, genangan air, dan abrasi di pemukiman dan jalan, pemerintah daerah pada tahun 2018 melaksanakan program pengendalian banjir dengan melakukan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dengan kegiatan normalisasi pada 15 sungai di Tanah Bumbu dan pembangunan tanggul desa serta pembangunan groin yang berlokasi di Pagatan yang bertujuan mengurangi abrasi disekitar pantai Pagatan. Selain itu pula dilaksanakan pembangunan kolam retensi yang berfungsi untuk mengurangi luas genangan yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Pada pembangunan lingkungan ini pula, pemerintah daerah pada tahun 2018 membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Kusan Hulu dengan luas 1,6 Ha.

Pada pengelolaan lingkungan ini, pemerintah daerah juga fokus pada kebersihan lingkungan. Kepedulian pemerintah daerah akan sampah ini membawa hasil dengan diraihnya Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adipura ini merupakan yang pertama kalinya diraih sejak berdirinya kabupaten tanah bumbu tahun 2003 lalu dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Detik Banua. Co. Id, Tanah Bumbu – Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan perekonomian tidak dapat tercapai jika tidak didukung dengan infrastruktur. Pembanguan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah satunya yaitu pembangunan jalan dan jembatan yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar desa sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Hingga akhir tahun 2018, pemerintah daerah sudah membangun jalan diantaranya jalan kabupaten sepanjang 1.586,12 km serta jembatan sebanyak 298 unit dalam kondisi baik yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan.

Pembangunan infrastruktur di Tanah Bumbu juga diarahkan pada sektor pertanian guna mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni Swasembada Pangan. Wujud nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada sektor pertanian di tahun 2018 diantaranya rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi fungsi jaringan irigasi, pembuatan saluran irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan program dana hibah dari Kementerian PUPR, melalui kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) dimana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas tanaman pangan.

Melalui optimalisasi jaringan irigasi ini tentunya berdampak bagi peningkatan produksi sektor pertanian di Tanah Bumbu, tercatat pada tahun 2017 produksi pertanian khususnya padi sawah sebanyak 121.728 ton menjadi 128.392 ton di tahun 2018.

Peningkatan produksi sektor tanaman pangan ini dipengaruhi pula dengan dukungan pemerintah pusat melalui program penyaluran alat mesin pertanian (alsintan), benih tanaman, dan pupuk bersubsidi yang dirasakan langsung manfaatnya oleh para petani di Tanah Bumbu

Detik Banua. Co.Id, Tanah Bumbu – Pemanfaatan sektor kemaritiman tidak hanya potensial bagi objek wisata saja, namun juga potensi perikanan laut di dorong untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Tanah Bumbu.

Melalui sektor perikanan ini, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan perekonomian nelayan dan menumbuhkan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tanah Bumbu. Untuk itu, berbagai bantuan pun direalisasikan pemerintah daerah baik itu bantuan bersumber dari APBN maupun APBD.

Berbagai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain mampu membuka lapangan pekerjaan, tentunya juga berdampak bagi peningkatan perekonomian para nelayan. Beberapa bantuan yang disalurkan meliputi bantuan kapal bagi nelayan. Tercatat pada tahun 2017 sebanyak 40 kapal dibawah 3GT disalurkan. Kemudian tahun 2018, pemerintah kembali menyalurkan sebanyak 30 kapal untuk trans nelayan. Tidak hanya sampai disitu, bantuan kapal kembali berlanjut di tahun 2019 sebanyak 11 kapal dibawah 3GT disalurkan kembali untuk nelayan kecil.

Bersamaan dengan bantuan kapal, pemerintah juga memberian bantuan alat perikanan tangkap berupa GPS sebanyak 125 unit di tahun 2017. Tahun 2018 sebanyak 200 set jaring. Kemudian tahun 2019 akan disalurkan bantuan berupa GPS sebanyak 30 unit. Dengan bantuan GPS ini setidaknya nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam usaha meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka. Adapun target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah yaitu membantu para nelayan dalam hal meningkatkan produksi perikanan.

Selain bantuan alat tangkap ikan untuk perairan laut, pemerintah juga menyalurkan bantuan alat tangkap ikan perairan umum. Pada tahun 2018, sebanyak 1.296 unit alat tangkap ikan tradisional diberikan kepada nelayan. Bermacam bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tersebut mampu membuahkan hasil, yaitu meningkatnya hasil produksi perikanan di Tanah Bumbu setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap, sebesar 42.537,76 ton dan meningkat menjadi 43.811,89 ton pada tahun 2018.

Di samping itu, dalam rangka melindungi nelayan dari resiko pekerjaan dilaut maupun didarat. Pemerintah memberi perlindungan asuransi bagi nelayan. Program asuransi itu merupakan salah satu bantuan peningkatan kesejahteraan sosial bagi para nelayan. Asuransi ini meliputi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Nilai asuransi yang diterima pun cukup besar antara Rp. 150 juta sampai Rp. 200 juta/orang. Kemudahan diberikan oleh pemerintah untuk asuransi nelayan ini dengan membayarkan premi asuransi selama satu tahun pertama, dan pada tahun berikutnya nelayan membayar secara mandiri.

Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga membantu masyarakat dalam hal memperoleh kepastian hukum hak atas tanah nelayan melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 yang lalu hingga saat ini sudah lebih dari tiga ratus sertifikat diserahkan kepemilikannya kepada nelayan. Melalui program itu, para nelayan diharapkan mampu mengembangkan usahanya melalui penambahan permodalan.

Dari sektor kemaritiman ini telah banyak tumbuh Industri Kecil dan Menengah (IKM) pengolah hasil perikanan seperti pentol ikan, nugget ikan, amplang, dan kerupuk ikan yang menjadi buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Tanah Bumbu.

Dalam rangka meningkatkan daya saing IKM ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu gencar melakukan promosi produk IKM dengan mengikuti expo hingga keluar daerah dalam rangka memperluas pangsa pasar.

Tercatat, sepanjang tahun 2018 yang lalu, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagri) bekerjasama dengan Dekranasda mengikuti sebanyak 7 kali expo baik ditingkat provinsi maupun nasional.  Pada tahun 2019, sebanyak 8 expo yang rencananya akan kembali diikuti pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun nasional.

Selanjutnya, dalam rangka menumbuhkan IKM, pada tahun 2018 telah disusun Detail Engineering Design (DED) persiapan pembangunan Sentra IKM Pangan. Sentra IKM ini akan menjadi rumah bagi pelaku IKM, yang didalamnya terdapat kegiatan pengolahan, pengemasan produk, dan showroom produk pangan utamanya pada sektor perikanan.

Terkait data jumlah IKM di Tanah Bumbu, saat ini yang tercatat di Disdagri Tanbu sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 sebanyak 2.045 IKM yang bergerak diberbagai sektor.

Disamping itu, guna menumbuhkan usaha baru pada tahun 2019, Pemkab Tanbu akan memberikan bantuan untuk masyarakat. Rencananya bantuan tersebut meliputi alat pengolah hasil perikanan. Bantuan yang diberikan tersebut sebagai modal usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan keterampilan penerima bantuan.

Upaya meningkatkan daya saing IKM juga kerap dilakukan melalui peningkatan wawasan bagi para pelaku IKM di Tanah Bumbu. Hal ini perlu dilakukan agar produk IKM mampu bersaing dipasar global.

Pemerintah daerah terus melaksanakan pembinaan dan pelatihan seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakertrans UM) Tanah Bumbu di tahun 2018 lalu, diantaranya pelatihan kemasan bagi pelaku usaha sebanyak 30 orang, pelatihan tata boga bagi industri rumah tangga sebanyak 30 orang, pelatihan pembuatan proposal bagi wirausaha pemula, dan pelatihan Teknologi Informasi (TI) untuk pemasaran bagi pelaku usaha sebanyak 30 orang.

Detik Banua. Co. Id, BATULICIN – Hari ini, Senin 8 April 2019, Kabupaten Tanah Bumbu genap berusia 16 Tahun. Diusia yang semakin bertambah ini, tentunya telah banyak pembangunan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di “Bumi Bersujud”.

Di Hari Jadi ke 16 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengangkat tema “”Memantapkan Ekonomi Maritim Dengan Peningkatan Infrastruktur, Kualitas Lingkungan, SDM, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Menuju Tanah Bumbu Hebat”.

Tema tersebut seiring dengan komitmen pemerintah daerah dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang melimpah. 

Diantara sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu sektor kemaritiman.  Dari data yang ada, Kabupaten dengan motto Bersujud (Bersih, Jujur, Syukur, dan Damai) ini memiliki lebih dari seratus lima puluh  kilometer garis pantai yang membentang di empat kecamatan yaitu Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana, dan Satui.

Dengan panjang garis pantai yang dimiliki, tentu sangat potensial untuk dikelola menjadi sumber pendapatan asli daerah dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Tanah Bumbu khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya.

Pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati H Sudian Noor dan Wakil Bupati H Ready Kambo sangat menyadari, potensi kemaritiman yang dimiliki itu dapat dijadikan salah satu penyumbang terbesar bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah satu sektor kemaritiman yang sangat potensial dikembangkan adalah pemanfaatan keindahan alam sektor pariwisata. Di Tanah Bumbu sendiri, terdapat puluhan objek wisata yang potensial untuk dikembangkan.

Namun saat ini yang sudah termanfaatkan adalah wisata pantai diantaranya Pantai Angsana, Pantai Madani Tanjung Batu, Pantai Pagatan dengan Pesta Budaya Mapanre ri tasi, Objek Wisata Siring Pagatan, dan Pantai Rindu Alam.