Detik Banua. Co. Id, BATULICIN – Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se- Kalimantan Selatan digelar di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (19/04)

Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) HM Zairullah Azhar yang hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut  turut menandatangani Komitmen Kepala Daerah Se-Kalimantan Selatan terkait Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Turut mendampingi Bupati, yakni Pj. Sekda Tanbu H. Ambo Sakka, Inspektur Daerah Ikhsan Budiman, dan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah H. Syamsuddin.

Rakor tersebut menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum memasuki ruangan, Bupati Tanbu dan kepala daerah lainnya melakukan swab antigen di luar gedung yang sudah disediakan panitia.

Pertemuan tersebut dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai tindak lanjut program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalsel.

Pihak KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Saat itu, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA juga membeberkan, dari indeks persepsi korupsi dunia di tahun 2021, Indonesia termasuk yang mengalami penurunan.

Namun, penurunan angka itu tidak menjadikan Indonesia masuk dalam kategori yang baik dalam penanganan korupsi.

“Semoga melalui Rakoor ini transparansi, kemudian persepsi korupsi, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam korupsi ini terhindar di Kalimantan Selatan,” kata Safrizal.

Sementara itu, Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan pada Rakoor tersebut KPK lebih memfokuskan pada penilaian MCP di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, MCP di Kalimantan Selatan sudah cukup bagus meskipun ada sejumlah daerah yang masih harus ditingkatkan.

Selain itu, KPK juga ingin menguatkan integritas masing-masing Pimpinan Daerah beserta jajaran dan stakeholder terkait untuk lebih aktif menyiapkan langkah-langkah preventif dan edukatif terhadap tindak pidana korupsi.

“Dimana langkah-langkah preventif tersebut kita ambil dari hulunya yakni pengambil kebijakan, daripada melakukan langkah dipenindakan. Karena ini tidak menjadi ukuran kita bebas korupsi,” kata Bahtiar.

Lebih jauh, KPK juga mengajak Pimpinan Daerah dan anggota dewan di Kalsel untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

“Mari kita bersama-sama wujudkan pemerintahan yang bersih dan baik jauh dari korupsi, sehingga kepercayaan publik meningkat. Pemerintahan yang bersih juga akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan investasi di Kalsel,” pungkasnya. (Pro/ Rel)