DETIK BANUA.CO.ID, Tanah Bumbu, UPAYA keras Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengurangi angka penderita stunting, membuahkan hasil. Buktinya, penderita stunting sejak beberapa tahun terakhir jumlahnya menurun.

Dibawah komando Bupati dr Zairullah Azhar, kerja keras penurunan angka stunting di Bumi Bersujud berbuah manis. Stunting sendiri adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, H Setia Budi, hasilnya menggembirakan. “Tahun 2021 angka stunting di Bumi Bersujud 18,7 %. Untuk 2022 ini target penurunan 5 persen,” tegasnya usai mengikuti rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Pantai Pagatan belum lama ini.

Dikatakannya, berkaca dari penilaian kinerja Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting tahun 2022 periode penilaian tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik ketiga se-Kalimantan Selatan.

“Kita mengupayakan agar tahun ini Pemkab Tanah Bumbu mampu menembus angka 13,7 persen. Melampaui target nasional,” ucapnya.

Pasalnya, lanjutnya, 2024 mendatang pemerintah pusat menginstruksikan secara nasional angka stunting ada angka 14 persen lebih. “Jika kita bisa mengejar target tahun ini sudah melampaui angka nasional,” imbuhnya.

Ditambahkannya, di 2024 mendatang, Kabupaten Tanah Bumbu justru kian masif mengupayakan penurunan angka stunting, yakni sekitar 10 %. Tentunya dengan beragam langkah konkrit untuk mengintervensi angka penderita stunting di Bumi Bersujud.

“Kita bersama stakeholder berkepentingan lainnya akan membangun kerjasama yang baik agar bisa mewujudkan target itu. Isu stunting menjadi program prioritas,” terangnya.

Sebelumnya, dalam penanganan stunting Pemkab Tanah Bumbu meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik ketiga se-Kalimantan Selatan.

“Penghargaan itu bentuk apresiasi nasional terhadap kinerja kabupaten/kota yang sudah bekerja keras untuk mencapai angka stunting sesuai target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024,” bebernya.

Sementara berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka stunting Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 18.7 adalah angka paling rendah dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Kalsel.

Hal ini memberikan gambaran bagaimana hasil kinerja selama ini sudah menunjukkan perbaikan, dan kedepan TPPS perlu melakukan perbaikan di beberapa sektor.

“Diantaranya penajaman aksi intervensi sensitif dan spesifik, sinkronisasi perencanaan dan peningkatan alokasi anggaran, peningkatan dan implementasi inovasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan dan perguruan tinggi,” jelasnya.

Berdasarkan peringkat hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota lokus dan lokus nasional dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting di Kalimantan Selatan Tahun 2022 periode penilaian tahun 2021.

“Yakni terbaik pertama yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik kedua Kabupaten Tabalong, dan terbaik ketiga Kabupaten Tanah Bumbu.

Libatkan Berbagai Stakeholder dan TP PKK Kabupaten

Keberhasilan meminimalisir angka stunting di Bumi Bersujud hingga meraih penghargaan, juga bagian dari peranan banyak pihak dan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Diantaranya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tanah Bumbu yang juga masif. Yakni melalui beragam inovasi dalam mencegah stunting.

Seperti menggelar berbagai kegiatan yang mengarah pada pencegahan stunting tersebut. Misalnya Jambore Kader PKK Tahun 2022.

Ketua TP PKK Tanah Bumbu, Hj Wahyu Windarti Zairullah mengatakan, melalui jambore ini dapat menggerakkan seluruh pihak untuk ikut serta dalam upaya pencegahan stunting.

“Seperti halnya dengan kader-kader PKK Desa dapat segera memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga target tahun 2024 Tanbu bebas stunting dapat tercapai,” ucapnya.

Ia berharap, melalui kegiatan jambore ini menjadi bahan evaluasi, mempererat silaturahmi anggota TP PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

“Agar juga mampu meningkatkan kreatifitas dan inovasi para kader dalam menjalankan program pokok PKK utamnya dalam pencegahan stunting,” imbuhnya.

Pemkab Tanah Bumbu Bentuk TP2S

Langkah konkrit lainnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S). Langkah ini bagian dari keseriusan dalam penanganan pencegahan stunting lebih fokus dan maksimal.

Guna percepatan penanganan, TP2S Tanbu gelar pertemuan pembahasan analisis situasi program dalam rangka percepatan pencegahan stunting lintas sektor di Bumi Bersujud untuk tahun 2022.

Saat ini angka prevalensi di Tanbu beradaa pada titik 18,7 %, sehingga masih intervensi yang harus dilakukan pemerintah daerah, terutama untuk 1.000 hari pertama kelahiran.

Kemudian dibutuhkan analisis situasi program yang dilakukan guna mengidentifikasi beberapa hal seperti sebaran kasus yang terjadi, kesediaan program penanganannya, serta sasaran prioritas agar penanganan pencegahan stunting bisa berjalan dengan optimal.

Studi Banding ke Kota Batu Karena Sukses Tekan Angka Stunting

Langkah lain yang terus ditempuh, yakni dengan belajar ke daerah yang sudah sukses menurunkan angka stunting. Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur diantaranya yang mampu menekan hingga diangka 15 persen. Padahal sebelumnya mereka berada diposisi angka 30 persen.

Kota ini pun menjadi tujuan Pemkab Tanah Bumbu untuk studi, belajar cara penanganannya. Kunjungan dipimpin langsung Ketua TP2S sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Bumbu, Hj Wahyu Windarti Zairullah, bulan lalu.

“Kita akan aplikasikan yang belum diterapkan di Bumi Bersujud untuk penanganan permasalaham stunting,” katanya.

Yaitu diawali dengan membuat roadmap. Kemudian melakukan kajian terhadap pokok permasalahan kondisi riil dilapangan.

Roadmapnya antara lain, menentukan lokus, pola asuh anak, perkawinan usia dini, masa kehamilan ibu, membuat modul sebagai bahan bacaan masyarakat dan bekerjasama dengan dokter spesialis anak untuk melakukan screening.

Selain itu juga bekerjasama dengan KUA setempat dalam pembekalan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin.

Penanganan stunting sendiri menjadi perhatian serius pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Demikian pun Dinas P3AP2KB dan Dinas Kominfo SP Tanah Bumbu, kerap melaksanakan pertemuan pembahasan terkait stunting ini. Salah satunya menggandeng BKKBN Kalimantan Selatan.

“Adanya penguatan komitmen dan sinergi dari stakeholder dan unsur terkait di Tanah Bumbu, agar dapat saling berperan dalam wilayah dan fungsi kerjanya masing-masing sehingga percepatan penurunan stunting dapat terlaksana,” kata Kepala BKKBN Kalsel, Hamdan, kala itu.

Ia optimis, jika komitmen dapat berjalan dengan optimal, maka target penurunan stunting tahun 2024 bisa mencapai sekitar 14 persen, terlebih lagi untuk menekan angka penurunan stunting di Kalsel yang saat ini tertinggi ke-6 se-Indonesia yakni sebesar 30% berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia tahun 2021. [tim]